https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/issue/feed Jurnal Hukum Lex Generalis 2022-01-01T00:00:00+00:00 Ivan Drago, S.H. jhlg@rewangrencang.com Open Journal Systems <p>A Home Made Journal for Law Enthusiast</p> https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/172 Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional dan Politik Hukum dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia 2021-11-21T12:23:26+00:00 Anis Khairiyah aniskhairiyah.32swn@gmail.com <p>Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. Penerapan PPKM menimbulkan pro dan kontra baik dalam hal penerapan sanksi yang tidak adil dan jamsos tidak merata yang secara normatif tidak sesuai dengan prinsip hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan dan penerapan kebijakan PPKM dari perspektif hukum internasional dan politik hukum. Penentuan arah kebijakan politik hukum dilihat melalui dua indikator yaitu proses pembentukan kebijakan &amp; implementasi kebijakan di masyarakat. Politik hukum demokratis merupakan pilihan arah kebijakan paling ideal yang harus dipilih oleh negara, sehingga kebijakan PPKM seharusnya sesuai dengan arah kebijakan politik hukum demokratis.</p> 2022-01-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/168 Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler 2021-11-21T12:24:09+00:00 Anna Anindita Nur Pustika annaanindita96@unpar.ac.id <p>Salah satu hubungan yang dapat dilakukan di antara negara adalah melalui hubungan konsuler. Hubungan konsuler dapat terlaksana apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan perwakilan negaranya untuk ditempatkan di negara penerima. Salah satu kewajiban negara penerima maupun negara pengirim adalah memberikan perlindungan warga negara yang menghadapi masalah hukum di negara penerima. Hal ini disebut <em>Mandatory Access Consular Notification</em>, bahwa negara penerima wajib segera memberitahukan perwakilan konsuler negara asal warga negara yang menghadapi masalah hukum dan perwakilan konsuler wajib memberikan bantuan di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum negara penerima dan hukum internasional.</p> 2022-01-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/174 Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara) 2021-11-21T13:05:43+00:00 Muhammad Arafah Sinjar m.arafah.sinjar@gmail.com <p>Mobilisasi massa merupakan problematika yang harus menjadi arus utama yang diperhatikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut karena apabila tidak dikendalikan dengan baik, mobilisasi secara bebas justru menjadi medium penyebaran Virus Corona yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum. Sehingga secara idealnya, ketentuan hukum menjadi garda terdepan dalam meminimalisasi setiap potensi transmisi Covid-19. Akan tetapi, hal ini juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan ketentuan kesehatan. Penelitian ini berusaha untuk memetakan legalitas, problematika hingga kasus-kasus pelanggaran kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada saat momentum Pandemi Covid-19 ini. Penulis juga akan membandingkan situasi penegakan hukum di negara lain khususnya Australia dan Inggris.</p> 2022-01-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/143 Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional 2021-11-21T12:27:30+00:00 Regyna Putri Willis mswillis.law@gmail.com Zulfikar Jayakusuma zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id Aditya Wahyu Tiaraputri adi.tiaraputri@lecturer.unri.ac.id <p>Penciptaan ciptaan musik memiliki hak penampilan ciptaannya di muka umum termasuk dengan cara dan proses apapun pengomunikasian dari penampilannya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa <em>performer's rights</em> apabila pencipta memberikan izin kepada artis untuk menampilkan (<em>to perform</em>) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu <em>live show</em> maupun dalam bentuk karya rekaman. Hingga 2021, <em>Performing Rights</em> masih menjadi persoalan yang pelik di industri musik Indonesia sehingga salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.</p> 2022-01-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/173 Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa 2021-11-21T12:20:55+00:00 Syafira Agata Ramadhani Syafiraagata@gmail.com <p>Konstruksi regulasi terkait perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Nomenklatur tentang privasi setidaknya dapat ditemui KUHP yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat-surat&nbsp; dan larangan memasuki tanah/properti pribadi.&nbsp; Memaknai privasi sebagai suatu hak yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia.&nbsp; Sehingga urgensi atas perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Hal demikian tidak hanya posisi Indonesia sebagai negara hukum , namun juga persepsi atas Perlindungan data pribadi yang berhubungan dengan konsep privasi, yang mana konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi, karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Hal demikian tidak lepas dari penanaman nilai ekonomi terhadap sebuah data, sehingga data pribadi sering pula dikatakan sebagai suatu aset atau komoditi. Data pribadi merupakan data yang bernilai ekonomis karena di zaman digitalisasi dalam konsep Revolusi Industri 4.0, data merupakan tambang yang lebih berharga dibandingkan emas ataupun minyak.&nbsp; Tapi yang menjadi permasalahan, apakah pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sudah matang? Dalam tulisan ini, penulis akan membandingkan dengan Uni Eropa.</p> 2022-01-01T00:00:00+00:00 Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Hukum Lex Generalis